BAB I PENDAHULUAN
Penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu dan semakin merata akan menghadapi tantangan yang
semakin kompleks. Efisiensi pendidikan menuntut pengelolaan yang semakin
terdesentralisasikan. Aparatur pendidikan di daerah harus semakin mampu mengelola
dan melaksanakan teknis kependidikan secara otonom. Hal ini diperlukan untuk
membangun masyarakat di daerah masing-masing ke arah kemandirian untuk mencapai
kehidupan yang semakin merata dan sejahtera.
Kemajuan
masyrakat modern dewasa ini tidak mungkin dicapai tanpa kehadiran sekolah
sebagai organisasi yang menyelenggarakan proses pendidikan secara formal. Namun
sekolah bukan satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, karena
masih ad institusi keluarga dan pendidikan luar sekolah. Untuk itu, pendidikan
perlu dipahami dalam konsep yang lebih luas dari sekedar sistem sekolah formal
(formal schoolling).
Bagaimanapun,
pendidikan merupakan usaha suatu kelompok masyarakat atau bangsa untuk
mengembangkan kemampuan generasi muda untuk mengenali dan menghayati
nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan hidup melalui pembinaan potensi dan
transformasi budaya mereka. Bloom menjelaskan bahwa sekolah diciptakan untuk
memberi bagian penting pendidikan generasi muda. Untuk mewujudkan itu semua,
maka masing-masing bagian penting dalam pendidikan haruslah dikelola dengan
baik. Pembahasan lebih lanjut tentang manajemen-manjemen yang terkait dengan
pendidikan akan dibahas dalam bab pembahasan.
BAB II PEMBAHASAN
Bidang garapan manajemen pendidikan meliputi: manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen personalia/anggota, manajemen
keuangan, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat dan manajemen layanan
khusus dan tantangan manajemen sekolah.
- MANAJEMEN
KURIKULUM
Kurikulum memiliki pengertian yang
sangat luas yaitu mencakup komponen yang lengkap terdiri dari rumusan tujua
pendidikan suatu lembaga (tujuan institusional) sampai dengan penjabarannya
dalam bentuk satuan acara perkuliahan yang akan dilakukan oleh seorang tenaga
pengajar sehari-hari. Oleh karena itu, menurut Oliver (1977) kurikulum
merupakan keseluruhan program pendidikan di lembaga pendidikan yang meliputi; elemen
program studi, elemen pengalaman belajar, elemen pelayanan, dan elemen
kurikulum tersembunyi. Pengelolaan kurikulum di sekolah harus melalui beberapa
tahapan, antara lain:
a.
Tahapan prencanaan; pada tahap
ini kurikulum perlu dijabarkan sampai menjadi rencana pengajaran (RP).
b.
Tahapan pengorganisasian dan
koordinasi; kepala sekolah pada tahap ini mengatur pembagian tugas mengajar,
menyusun jadwal pelajaran, dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler.
c.
Tahapan pelaksanaan; dalam
tahap ini tugas utama kepala sekolah adalah melakuka supervisi dengan tujuan
untuk membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi.
d.
Tahapan pengendalian; dalam
tahap ini ada dua aspek yang perlu di perhatikan, yaitu: evaluasi dikaitkan
dengan tujuannya dan pemanfaatan hasil evaluasi.[1]
Menurut Norwood dan kawan-kawan,
kurikulum persekolahan hendaknya mengandung:
a.
Upaya pembinaan rasa
tanggungjawab dan menghargai akal budi,
b.
Menumbukan sikap di dalam
melakukan telaahan, serta mengembangkan sikap intelektual yang bebas dan
bertanggungjawab,
c.
Memberikan sejumlah pengetahuan
dan pengertian tentang fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang menentukan
dunia kehidupan yang bakal dialaminya,
d.
Mengembangkan kemampuan murid
untuk menyadari masalah-masalah dan resiko-resiko yang bakal muncul di dalam
pengambilan tindakan atau pilihan di sepanjang hidupnya kelak.
Menurut laporan Newson (1963), yang
di dalamnya banyak memuat tentang konten dan sifat kurikulum masa lampau dan
metode pengajarannya, maka tujuan kurikulum baru itu haruslah;
a.
Mengembangkan
keterampilan-keterampilan dasar,
b.
Mengembangkan kemampuan
berfikir, hasrat ingin tahu dan membina kesadaran moral dan tingkah laku
sosial,
c.
Menanamkan pengertian mengenai
dunia fisik dan dunia masyarakat manusia,
d.
Mengembangkan rasa tanggung jawab
pribadi dan sosial,
e.
Memadukan aktivitas-aktivitas
ekstrakurikuler ke dalam totalitas program sekolah, dan
f.
Menjelajahi “dunia kehidupan
lingkungannya” guna menjejaki berbagai kemungkinan, baik bagi upaya
pengembangan masyarakat lingkungannya, maupun bagi pengembangan minat dan
karirnya.[2]
B.
MANAJEMEN KESISWAAN
Berkenaan dengan manajemen kesiswaan,
ada beberapa prinsip dasar yang harus mendapat perhatian berikut ini;Semua
siswa harus diperlakukan sebagai subjek bukan sebagai objek, sehingga harus
didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan
keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka.
a.
Keadaan dan kondisi siswa sangat beragam, ditinjau
dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat dan
sebagainya.
b.
Pada dasarnya siswa hanya akan
termotivasi belajar, jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Perkembangan
kondisi anak tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif
dan psikomotorik.[3]
- MANAJEMEN SARANA DAN
PRASARANA
Dari segi jenisnya, secara makro seluruh
lingkungan fisik dalam suatu satuan pendidikan yang dirancamg untuk memberikan
fasilitas dalam proses pedidikan, seperti rancangan halaman, tata letak gedung,
taman, prasarana jalan, tempat parkir dan lain-lain, merupakan sarana
pendidikan yang memerlukan pengololaan yang baik. Sedangkan secara mikro, ada
tiga komponen sarana pendidikan yang secara langsung mempengaruhi kualitas
hasil pembelajaan, yaitu buku pelajaran dan perpustakaan, peralatan
laboratorium atau bengkel kerja atau alat praktiknya, dan peralatan pendidikan
di dalam kelas.
Ditinjau dari segi fungsi dan
pemanfaatannya, terutama dalam konteks pembelajaran, Suharsimi membedakan
menjadi tiga macam, yaitu; alat pelajaran, alat peraga dan media pengajaran.
Lebih jauh, Suharsimi garis besar sarana dan prasarana meliputi lima hal,
yaitu; penentuan kebutuhan, proses pengadaan, pemakaian, pencatatan/ pengurusan,
dan pertanggungjawaban.[4]
- MANAJEMEN
PERSONALIA/ANGGOTA
Menurut KBBI, personalia adalah
mengenai orang-orang tentang urusan. Bagian personalia adalah bagian dari suatu
kantor yang mengurus tentang kepentingan kepegawaian; bagian personel.[5]
Menurut John B. Miner dan Mary Green
Miner, “personnel management may be defined as the process of developing,
applying and evaluating policies, producers, methods and programs relating to
the individual in the organization.”[6]
Personalia adalah semua anggota
organisasi yang bekerja untuk kepentingan organisasi yaitu untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan. Manajemen personalia adalah bagian manajemen yang
memperhatikan orang-orang dalam organisasi, yang merupakan salah satu sub
manajemen. Perhatian terhadap orang-orang itu mencakup merekrut, menempatkan,
melatih, mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang dikatakan
fungsi manajemen personalia. Fungsi ini menunjukan apa yang harus ditangani
oleh manajer pada segi personalia.
Ruang lingkup manajemen personalia
meliputi pembentukan staf dan penilaian, melatih dan mengembangkan, memberi
kesejahteraan uang dan pelayanan, memperhatikan kesehatan dan keamanan,
memperbaiki antar hubungan, merencanakan personalia serta mengadakan penelitian
personalia.[7]
Ada istilah yang lebih populer dari
manajemen personalia yaitu Man Power Management atau Manajemen Sumber
Daya Manusia (MSDM). Persamaannya dengan manajemen personalia adalah keduanya
merupakan ilmu yang mengatur unsur manusia dalam suatu organisasi, agar
mendukung terwujudnya tujuan. Sedangkan perbedaannya, yaitu: 1. MSDM dikaji
secara makro, sedangkan manajemen personalia dikaji secara mikro, 2. MSDM
menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan (asset) utama organisasi, jadi
harus dipelihara dengan baik. Manajemen
personalia menganggap bahwa karyawan adalah faktor produksi, jadi harus
dimanfaatkan secara produktif, 3. MSDM pendekatannya secara moderen, sedangkan
manajemen personalia pendekatannya secara klasik.
MSDM adalah suatu bidang manajemen
yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi.[8]
Ada beberapa pendekatan dalam
perencanaan pendidikan antara lain adalah pendekatan tuntunan sosial,
ketenagakerjaan, biaya – keuntungan, ekonomi dan sebagainya. Perencanaan
personalia terutama menyangkut pendekatan ketenagakerjaan. Perencanaan
personalia mencakup jumlah dan jenis kerampilan/keahlian orang, ditempatkan
pada pekerjaan yang tepat, pada waktu tertentu yang dalam jangka panjang
memberikan keuntungan bagi individu dan organisasi. Komponen-komponen dalam
segi personalia adalah tujuan, perencanaan organisasi, pendataan personalia,
menafsirkan kebutuhan personalia, dan program tindakan. Pendataan personalia
adalah pengumpulan data tentang personaliadalam lembaga pendidikan dan
menganalisisnya biasanya dalam janka waktu satu tahun.
Salah satu aktivitas untuk
mempertahankan kelangsungan suatu organisasi pendidikan adalah dengan jalan
mengembangkan personalia pendidikan yang bertujuan untuk mencegah pemakaian
pengetahuan yang sudah usang dan pelaksanaan tugas yang sudah ketinggalan
zaman. Tujuan latihan dan pendidikan personalia adalah (1) untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas output, (2) merealisasi perencanaan personalia, (3)
meningkatkan moral kerja dan penghasilan/kesejahteraan serta kesehatan dan
keamanan, (4) untuk mengembangkan personalia dan mencegah ketuaan.
Ada beberapa prinsip dasar yang harus
dipegang oleh kepala sekolah dalam menerapkan manajemen personalia, yaitu:
a.
Dalam mengembangkan sekolah,
SDM adalah komponen paling berharga;
b.
SDM akan berperan secara
optimal jika dikelola dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan institusi/lembaga
sekolah;
c.
Kultur dan suasana organisasi
di sekolah, serta prilaku manajerial kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap
pencapaian tujuan pengembangan sekolah;
d.
Manajemen personalia di sekolah
pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga dapat bekerja sama dan saling
mendukung untuk mencapai tujuan sekolah.[9]
- MANAJEMEN KEUANGAN
Ada tidak tiga persoalan pokok dalam manajemen pebiayaan pendidikan, yaitu: (1) financing,
menyangkut dari mana sumber pembiayaan diperoleh, (2) budgeting,
bagaimana dana pendidikan dialokasikan, dan (3) accountabillty,
bagaimana anggaran yang diperoleh digunakan dan dipertanggungjawabkan.
Pembiayaan sekolah adalah kegitan
mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja
pendidikanterutama tingkat menengah, sebab untuk pendidikan dasar, berkenaan
dengan adanya Wajib Belajar, semestinya pembiayaan ditanggung oleh pemerintah.
Bagi sekolah-sekolah yang berstatus negeri, sumber dana sekolah terbagi dua
bagian, yaitu: (1) dana dari pemerintah, yang umumnya terdiri dari dana rutin,
meliputi jagi serta biaya operasional sekolah dan perawatan fasilitas, dan dana
dari masyarakat, yang sekarang melalui komite sekolah, ada yang digali dari
orang tua siswa maupun sumbangan dari masyarakat luas maupun dunia usaha dan
bahkan ada beberapa sekolah yang mampu membangun networking cukup bagus
sehingga mendapatkan pembiayaan pendidikan yang cukup besar.
Dilihat dari segi penggunaan, sumber
dana dapat dibagi menjadi (1) anggaran untuk kegiatan rutin, yaitu gaji, biaya
operasional keseharian sekolah, dan anggaran untuk pengembangan sekolah.
Lahirnya UU Otonomi Daerah ( UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, kemudian
disempurnakan dengan UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004), yang diikuti dengan
peraturan perundang-undangan lainnya, mempunyai dampak yang besar bagi sistem
manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia.[10]
Anggaran berfungsi sebagai
perencanaan dan pengendalian kegiatan. Secara formal pengendalian anggaran
menentukan pelaksanaan anggaran dan membandingkannya dengan data-data anggaran,
untuk menentukan apakah perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan.[11]
- MANAJEMEN
HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT
Istilah Humas pertama kali
dikemukakan oleh Thomas Jefferson (presiden AS) tahun 1807. Namun, apa yang
dimaksud dengan istila public relations pada waktu itu dihubungkan
dengan foreign relations. Menurut Griswold (1966), humas merupakan
fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap
publik, menyusuaikan policy dan prosedur instansi atau organisasi dengan
kepentingan umum, menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan
dukungan masyarakat. Sementara itu, Bonar (1977) mengemukakan bahwa humas
menjalankan usahanya untuk mecapai hubungan yang harmonis antara suatu badan
organisasi dengan masyarakat sekelilingnya. Hadari Nawawi (1981) menyebutkan
bahwa beban tagas humas adalah melakukan publilitas tentang kegiatan organisasi
kerja yang patut diketahui oleh pihak luar secara luas. Dalam konteks
pendidikan, Purwanto (1975) mengemukakan bahwa hubungan sekolah dengan
masyarakat mencakup hubungan sekolah dengan sekolah lain, sekolah dengan
pemerintah setempat, sekola dengan instansi dan jawatan lain, dan sekolah
dengan masyarakat pada umumnya. Hendaknya semua hubungan itu merupakan hubungan
kerja sama yang bersifat pedagogis, sosiolois, dan produktif yang dapat
mendatangkan keuntungan dan perbaikan serta kemajuan bagi kedua belah pihak.[12]
Scotter menjelaskan “…education as
an embryonic community. In practice the school would offer many new learning
environments for the student, including libraries, gymnasiums, working areas,
art and music rooms, science laboratories, gardens and playgrounds. Beyond the
classroom walls, he envisioned the school as a dynamic center of the
community”. Secara sistematik dapat dijelaskan bahwa hubungan sekolah dan
masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yaitu: (1) sekolah sebagai partner
masyarakat di dalam melakukan fungsi
pendidikan, dan (2) sekolah sebagai produsen yang melayani pesanan-pesanan pendidikan dari
masyarakat lingkungannya.[13]
Organisasi pendidikan merupakan
sistem yang terbuka yang berarti lembaga pendidikan selalu mengadakan kontak
hubungan dengan lingkungannya yang disebut suprasistem. Hanya sistem terbuka
yang memiliki negentropy, yaitu suatu usaha yang terus-menurus untuk menghalangi
kemungkinan terjadinya entropy atau kepunahan. Lembaga pendidikan
sesungguhnya melaksanakan fungsi rangkab terhadap masyarakat yaitu memberi
layanan dan sebagai agen pembaru atau penerang, Stoop menyebutnya sebagai
fungsi layanan yaitu karena ia melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan
fungsi pemimpin sebab ia memimpin masyarakat disertai dengan
penemuan-penemuannya untuk memajukan kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga yang
berfungsi sebagai agen pembaruan terhadap masyarakatnya, ia hendaknya
mengikutsertakan masyarakat agar pekerjaannya lebih efektif. Dalam usaha
membina hubungan dan kerja sama antara lembaga pendidikan dan masyarakat,
sesungguhnya sudah ada beberapa badan yang dapat membantu para manajer
pendidikan, seperti; Dewan Penyantun bergerak di perguruan tinggi, Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah bergerak di sekolah, dan Yayasan Pendidikan bisa
bergerak di perguruan tinggi atau sekolah yang berstatus swasta.[14]
Keberadaan Komite Sekolah bersama
Dewan Pendidikan secara legal formal telah dituangkan dalam Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Berdasarkan Keputusan Mendiknas tersebut,
Komite Sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan
pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar
sekolah. Peran dan fungsi juga tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 54 dikemukakan: (1) peran serta
masyarakat dalam pendidikan meliputi perorangan, kelompok, keluarga, organisasi
profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan
pengendalian mutu pelayanan pendidikan;
(2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil
pendidikan.[15]
Nugent mengatakan bahwa pengajarlah yang mengintervensi hubungan siswa dengan
orang tuanya, walaupun ia harus tunduk kepada kerelaan orang itu. Demikian pula
dengan perguruan tinggi, perguruan tinggi juga bisa melakukan pendekatan dengan
masyarakat melalui kegiatan-kegiatan putra-putrinya sebagai mahasiswa. Ada dua
kemungkinan yaitu pertama intervensi tersebut akan lebih berarti sebab
mahasiswa dapat menjelaskan kegiatannya secara panjang lebar kepada orang
tuanya sehingga orang tua semakin tertarik kepada pendidikan. Atau kemungkinan
kedua orang tua tidak terpngaruh oleh usaha dosen, sebab orang tua memandang
putranya sudah dewasa.[16]
- MANAJEMEN LAYANAN KHUSUS
Manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dan diorganisasikan
untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan
khusus siswa di sekolah. Diantaranya meliputi: manajemen layanan bimbingan
konseling, layanan perpustakaan sekolah, layanan kesehatan, layanan asrama, dan
manajemen layanan kafetaria/kantin sekolah. Layanan-layanan tersebut harus di
kelola secara baik dan benar sehingga dapat membantu memperlancar pencapaian
tujuan pendidikan di sekolah. Kusmintardjo, pelayanan khusus atau pelayanan
bantuan diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan
pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Berikut ini
adalah jenis-jenis layanan khusus yang di sediakan sekolah: Layanan Bimbingan
dan Konseling (BK), layanan Kesehatan Sekolah (UKS), layanan kafetaria sekolah,
layanan asrama sekolah, layanan transportasi sekolah, layanan perpustakaan
sekolah, layanan laboratorium sekolah.[17]
- TANTANGAN MANAJEMEN
SEKOLAH
Dalam era informasi keberadaan
keluarga memberikan implikasi penting bagi sistem baru pendidikan. Menurut
Reigeluth dan Garfinkel bahwa model karakteristik masyarakat informasi sebagai
berikut:
a.
Tujuan dan model berkisar pada
proses pengorganisasian iptek mengenai informasi pengembangan pengembangan
pengetahuan,
b.
Dasar kekuatannya adalah
perluasan kekuatan kognitif dengan teknologi tinggi,
c.
Paradigma adalah berfikir
sistemik munculnya hubungan sebab-akibat, kompleksitas dinamis, orientasi
ekologi,
d.
Berkembangnya teknologi: proses
pengumpulan, pengorganisasian, penyimpanan informasi, jaringan komunikasi,dan
sistem perencanaan dan rancangan,
e.
Komoditi pokok: informsi dan
pengetahuan sebagai kunci produk, manusia profesional dan pelayanan teknik
adalah komoditi utama,
f.
Pola kosumsi: lebih kecil dan
efesien
g.
Karakteristik organisasi:
keterpaduan, sinergi, perubahan dan fleksibelitas.[18]
Banyak peluang yang dapat
dimanfaatkan sekolah di antaranya: gerakan mutu, kemajuan media komunikasi
massa, multi media dan kesadaran masyarakat baru akan pendidikan berkualitas
dan berbasis kepada masyarakat (Community Based Education). Artinya, kepala
sekolah bersama guru-guru dan pihak terkait (stakeholder) perlu bersikap
proaktif dalam menjawab tantangan perubahan agar sekolah mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Menurut Suparno, SJ. et. dkk. (2003)
pola kepemimpinan kepala sekolah amat berpengaruh dan sangat menentukan
kemajuan sekolah. Kepemimpinan kolaboratif diperkirakan yang akan dapat
menyediakan fasilitas dan dapat menyediakan sumber daya (resources) bagi
kemajuan sekolah. Sedangkan tantangan sekolah di era informasi, di antara:
perubahan niai-nilai/norma, liberalisasi, ekonomi, Iptek yang canggih dan
bahaya narkoba. Setiap peluang perlu dimanfaatkan dan dioptimalkan, sedangkan
setiap tantangan perlu diantispasi, sehingga peranan sekolah tetap dapat
ditingkatkan sesuai dengan peluang yang ada.peranan sekolah berkaitan secara
langsung dengan pengembangan sumber daya manusia (human resources
development).
Sekolah harus menjadi penyalur semua
informasi, pengetahuan, sumberdaya dan metodelogi belajar, sekolah juga harus
menjadi tempat dan pusat pembelajaran, tempat kerja dan pusat pemeliharaan.
Menghadapi tantangan pada era informasi dn perubahan sosial yang semakin cepat,
pendidikan masa depan perlu sejak dini (mulai pendidikan dasar) melatih peserta
didik untuk mampu belajar mandiri. Tranformasi dari masyarakat yang lamban,
tidak kreatif dan bodoh kepada terbentuknya masyarakat yang belajar (Learning
Society) dengan kreativitas yang tinggi menjadi sasaran pembelajaran.[19]
Pengetahuan dan pembelajaran
masyarakat dalam era informasi bermakna
Trier dalam Prospects, sebagai berikut:
a.
Perolehan dan penggunaan
pengetahuan adalah proses penting dalam proses inovasi, perubahan dan
pembangunan masyarakat,
b.
Penetahuan tertentu harus
didasarkan atas kerjasama dari orang dalam berbagai kelompok,
c.
Kesiapan dari pengetahuan
masyarakat harus didasarkan atas kritera dan pengorganisasian dari pembelanjaan
masyarakat, dan
d.
Semua tingkatan usia dri
pembelajar harus mencakup dorongan kebutuhan menuju munculnya pembelajaran
efektif.[20]
BAB III
PENUTUP
- KESIMPULAN
Dalam era globalisasi, pendidikan
semakin menjadi sasaran masyarakat untuk penentuan masa depan anak bangsa. Hal
ini menjadi tantangan penting untuk lembaga pendidikan, di antara tantangan
yang paling penting daam kaitan pelaksanaan otonomi daerah adalah tersusunnya
kebijakan untuk mendelegasikan sebagian wewenang pemerintah pusat ke daerah di
bidang pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
Jalannya suatu organisasi sangat di
pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain; personalia sebagai faktor produksi
dalam suatu organisasi pendidikan, siswa sebagai input, masyarakat
sebagai stakeholder, masayarakat sebagai relasi yang paling utama, dan
pembiayaan atau keuangan sebagai penunjang organisasi. Semua faktor ini harus dikelola
secara baik dan benar oleh manajer selaku EMASLIM.
- SARAN
Kehandalan manajer dalam memilih dan menempatkan
personalia menjadi landasan utama dalam suatu organisasi, agar organisasi
benar-benar berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, maka
hendaklah memilih pemimpin atau manajer yang benar-benar handal dalam memimpin.
Guru sebagai personalia yang handal dan profesional akan selalu menjalankan
kewajibannya sebagai seorang pendidik dengan menerapkan nilai-niai agama dalam
setiap kegiatannya. Mahasiswa sebagai agen of change khususnya di
Sekolah Tinggi Agama Islam, hendaklah benar-benar belajar untuk menjadi
generasi penerus yang berguna bagi negara dan agama. Wallahu ‘alam
bisshawab.
DAFTAR PUSTAKA
Hasbullah, Otonomi
Pendidikan, Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2007.
Hasibuan, Melayu
S.P., Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007.
Pidarta, Made, Manajemen
Pendidikan Indonesia, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.
Syarufuddin &
Nasution, Irwan, Manajemen Pembelajaran, Jakarta : Quantum Teaching,
2005.
Terry, George R.,
Prinsip-Prinsip Manajemen, Terj. J. Smith D.F.M. Jakarta : PT. Bumi
Aksara, 2006.
Yandianto, Kamus
Umum Bahasa Indonesia, Bandung : M2s, 2003.
http://www.sarjanaku.com/2011/01/makalah-manajemen-sekolah.html.
(diakses tanggal 15 Oktober 2012).
[6] Melayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia,
(Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007), hal. 11
[7] Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta : PT.
Rineka Cipta, 2004), hal. 108-111
[8] Melayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, …..hal.
9-10
[17]http://www.sarjanaku.com/2011/01/makalah-manajemen-sekolah.html.
(diakses tanggal 15 Oktober 2012).
[18] Syarufuddin & Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran,….hal.
10-11
[20] Ibid, hal. 11-12
0 comments:
Post a Comment