MAKALAH TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Dalam masyarakat sederhana tidak adanya peran Bank dan lembaga keuangan, mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Namun dalam masyarakat yang semakin berkembang saat ini, peran Bank dan lembaga keuangan lainnya sangatlah penting, khusunya sebagai lembagai mediasi antara pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana. Mekanisme aktivitas ekonomi masyarakat modern dengan peran bank dan lembaga keuangan lain. Secara umum dapat dikatakan, Bank dan lembaga keuangan menjadi pihak perantara bagi sektor rumah tangga dan sector industri, khususnya di dalam menyerap dana dari sektor rumah tangga dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada sektor industri sebagai kredit investasi. Meskipun dalam prakteknya penyerapan dan penyaluran dana itu sendiri dapat terjadi baik di dan untuk sektor rumah tangga maupun sektor industri.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apakah tujuan dari Bank Indonesia?

2.      Apakah tugas-tugas Bank Indonesia?

3.      Apakah hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah?

4.      Apakah hubungan Bank Indonesia dengan dunia Internasional?

C.    Tujuan Penulisan

1.      Mahasiswa/i dapat mengetahui tujuan dari Bank Indonesia.

2.      Mahasiswa/i dapat mengetahui tugas-tugas Bank Indonesia.

3.      Mahasiswa/i dapat mengetahui hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah.

4.      Mahasiswa/i dapat mengetahui hubungan Bank Indonesia dengan dunia Internasional.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Tujuan Bank Indonesia

Sebelum melangkah kepada tugas atau fungsi Bank Indonesia, terlebih dahulu kita melihat tugas atau fungsi bank. Secara umum dapat dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.[1]

Dalam UU No 13 Tahun 1999 (UU-BI), bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, artinya BI harus menjaga agar nilai mata uang atas barang dan jasa tetap stabil.[2]

Dengan melihat laju inflasi (kenaikan secara terus-menerus) BI juga menjaga kestabilan nilai rupiah dari mata uang asing (kurs). kestabilan itu sangat penting mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenaikan harga secara terus menerus akan menurunkan daya beli masyarakat khususnya pendapatan masyarakat tetap, sehingga tingkat kesejahteraan menurun, khususnya barang dan jasa yang di import dari luar negeri lebih dari ketidakstabilan nilai tukar rupiah mengakibatkan pada pelaku ekonomi mengalami kesulitan menyusun perencanaan usaha pada akhirnya mengakibatkan perekonomian buruk pada kesejahteraan masyarakat.

Adapun maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia adalah:

1.      Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi.

2.      Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain.

B.     Tugas-tugas Bank Indonesia

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan 3 (tiga) bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu:

1.      Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, pasal 10 UU BI menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara antara lain:

a)      Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing

b)      Penetapan cadangan wajib minimum

c)      Pengaturan kredit atau pembiayaan

2.      Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk  melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran,  mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya,  serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran  oleh pihak lain memenuhi persyaratan, khususnya persyaratan keamanan dan efisiensi. Kewajiban  penyampaian laporan berlaku bagi setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran, agar Bank Indonesia dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran.

3.      Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan memberikan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.[3]

Agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus diintegrasikan.[4]

1)      Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, Pasal 10 UU‐BI menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara antara lain :

·         Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;

·         Penetapan tingkat diskonto;

·         Penetapan cadangan wajib minimum;

·         Pengaturan kredit atau pembiayaan

2)      Peran Bank Indonesia sebagai Lender of the Last Resort

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi lender of the last resort, yang memungkinkan Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank.

3)      Kebijakan Nilai Tukar

Pasal 12 UU-BI menetapkan bahwa Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan. Penetapan nilai tukar dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden berdasarkan usul Bank Indonesia.

4)      Kewenangan dalam Mengelola Cadangan Devisa

Dalam Pasal 13 UU‐BI dirumuskan bahwa Bank Indonesia mengelola cadangan devisa. Dalam rangka pengelolaan cadangan devisa tersebut, Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa serta dapat menerima pinjaman luar negeri.

5)      Penyelenggaraan Survei

Untuk melaksanakan kebijakan moneter secara efektif dan efisien, diperlukan data/informasi ekonomi dan keuangan secara tepat waktu dan akurat. Untuk memperoleh data/informasi tersebut, Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu‐waktu yang dapat bersifat makro atau mikro.

6)      Pengaturan dan Penyelenggaraan Kliring serta Penyelesaian Akhir Transaksi

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang meliputi sistem kliring domestik dan lintas negara.

7)      Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Pengaturan dan Pengawasan Bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU‐BI. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melasankan akan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank. Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan‐ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati‐hatian.

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia :

·         Memberikan dan mencabut izin usaha bank;

·         Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank;

·         Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;

·         Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan‐kegiatan usaha tertentu.

C.    Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah.

Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1.        Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan memberikan bunga atas saldo kas pemerintah sesuai peraturan perundangan.

2.        Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajinan keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.

3.        Pemerintah wajib meminta pendapat bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang temasuk kewenangan Bank Indonesia.

4.        Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

5.        Dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat urang Negara, pemerintah wjib terlebih dahulu berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat. Bank Indonesia dapat membantu penerbitn fasilitas pembiayaan darurat dan juga kecuali yang berjangka pendek dalam rangka operasi pengendalian moneter.

6.        Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan tersebut, maka perjanjian pemberian kredit kepada pemerintah tersebut batal demi hukum.[5] 

Dari pemaparan kosep hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah di atas sangatlah jelas terlihat peran Bank Indonesia bagi perekonomian Nasional. Misalkan Bank Indonesia dikatakan sebagai agen pembangunan karena mengingat masalah sejarah awal mula munculnya Bank Indonesia terletak pada masa pengembangan bangsa Indonesia. Selain dari pada itu, Bank Indonesia juga merupakan salah satu pengarah dana, menunjang kebijaksanaan pembangunan, mendorong perkembangan usaha kecil dan kredit khusu di Alam Deregulasi. Bank Indonesia dalam menunjang kebijaksanaan pembangunan tertuang dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 13 tahun 1968 adalah mendorong kelacaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.[6]

Hubungan yang utama adalah Bank Indonesia juga bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Disamping itu, atas permintaan Pemerintah, Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri. BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputi Gubernur. Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat olehPresiden dengan persetujuan DPR. Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Rapat Dewan Gubernur merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi.

Ø  Hubungan BI dengan Pemerintah : Hubungan Keuangan

Dalam hal hubungan keuangan dengan Pemerintah, Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang negara guna membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut.

Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir Pemerintah yang menatausahakan rekening Pemerintah di Bank Indonesia, dan atas permintaan Pemerintah, dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia.

Namun demikian, agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia benar-benar terfokus serta agar efektivitas pengendalian moneter tidak terganggu, pemberian kredit kepada Pemerintah guna mengatasi deficit spending - yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang lama - kini tidak dapat lagi dilakukan oleh Bank Indonesia.

Ø  Hubungan BI dengan Pemerintah : Independensi dalam Interdependensi

Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, tetap diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan Pemerintah, sebab tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan. Koordinasi di antara Bank Indonesia dan Pemerintah diperlukan pada sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Dalam sidang kabinet tersebut Pemerintah dapat meminta pendapat Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia juga dapat memberikan masukan, pendapat serta pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Di lain pihak, Pemerintah juga dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan hak bicara tetapi tanpa hak suara. Oleh sebab itu, implementasi independensi justru sangat dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang proporsional di antara Bank Indonesia di satu pihak dan Pemerintah serta lembaga-lembaga terkait lainnya di lain pihak, dengan tetap berlandaskan pembagian tugas dan wewenang masing-masing.[7]

D.    Hubungan Bank Indonesia dengan Dunia Internasional.

Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan Dunia Internasiaonal, maka Bank Indonesia:

1.      Dapat melakukan kerja sama dengan:

a)         Bank Sentral Negara lain.

b)        Organisasi dan Lembaga Internasional.

2.      Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota Internasional atau lembaga multilateral adalah Negara maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia sebagai anggota.

BI menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga internasional yang diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun Pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. BI menjalin kerjasama internasional meliputi bidang-bidang[8]:

1.      Investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing

2.      Penyelesaian transaksi lintas negara

3.      Hubungan koresponden

4.      Tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral

5.      Pelatihan/penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran.

Keanggotaan Bank Indonesia di beberapa lembaga dan forum internasional atas nama Bank Indonesia sendiri antara lain :

1.      The South East Asian Central Banks Research and Training Centre  (SEACEN Centre)

2.      The South East Asian, New Zealand and Australia Forum of Banking Supervision (SEANZA)

3.      The Executive' Meeting of East Asian and Pacific Central Banks (EMEAP)

4.      ASEAN Central Bank Forum (ACBF)

5.      Bank for Internasional Settlement (BIS)

Keanggotaan Bank Indonesia mewakili pemerintah Republik Indonesia antara lain :

1.      Association of South East Asian Nations (ASEAN)

2.      ASEAN+3 (ASEAN + Cina, Jepang dan Korea)

3.      Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)

4.      Manila Framework Group (MFG)

5.      Asia-Europe Meeting (ASEM)

6.      Islamic Development Bank (IDB)

7.      International Monetary Fund (IMF)

8.      World Bank, termasuk keanggotaan di Intenational Bank of Reconstruction and Development (IBRD), International Development Association (IDA) dan International Finance Cooperatioan (IFC), serta Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

9.      World Trade Organization (WTO)

10.  Intergovernmental Group of 20 (G20)

11.  Intergovernmental Group of 15 (G15, sebagai observer)

12.  Intergovernmental Group of 24 (G24, sebagai observer)

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Dalam UU No 13T ahun 1999 (UU-BI), bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah,artinya BI harus menjaga agar nilai mata uang atas barang dan jasa tetap stabil.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan 3 (tiga) bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu:

1.      Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,

2.      Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,

3.      Serta mengatur dan mengawasi bank.

Hubungan dengan pemerintah dituangkan dalam UU No23 Tahun 1999 sebagai berikut:

1.      Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah.

2.      Atas nama pemerintah BI dapat menerima pinjaman dari luar negeri menata usaha menyelesaikan tagihan kewajiban keuangan pemerintah luar negeri.

3.      Pemerintah wajib meminta pendapat BI dan mengundang dalam sidang kabinet membahas masalah ekonomi.

4.      Memberi pertimbangan kepada pemerintah atas rancangan APBN.

5.      Menerbitkan surat utang Negara pemerintah harus berkonsultasi pada BI dan pemerintah juga berkonsultasi dengan DPR.

6.      BI dilarang memberi kredit pada pemerintah.

Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan Dunia Internasiaonal, maka Bank Indonesia:

1.      Dapat melakukan kerja sama dengan:

c)         Bank Sentral Negara lain.

d)        Organisasi dan Lembaga Internasional.

2.      Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota Internasional atau lembaga multilateral adalah Negara maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia sebagai anggota.

B.     Saran

Diharapkan mahasiswa dapat memahami tujuan dan tugas-tugas dari Bank Indonesia. Selain itu mereka dapat mengetahui apa hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah dan juga hubungannya dengan dunia Internasional.

  

DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, Malayu S.P. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Kasmir. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers.

Latumaerissa Julius R. 2011.  Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba empat.

Rahardjo, Darwan. 1995. Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa. Jakarta: LP3ES Indonesia

http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Hubungan+Kelembagaan/Lembaga+Internasional/

---

[1] Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hl. 3

[2] Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hl. 175

[3] Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hl. 180.

[4] Latumaerissa Julius R.,  Bank dan Lembaga Keuangan Lain,  Jakarta: Salemba empat, 2011.

[5] Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hl. 183.

[6] Darwan Rahardjo, Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa, Jakarta: LP3ES Indonesia, 1995, hl 291.

[7] http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Hubungan+Kelembagaan/Lembaga+Internasional/

[8]http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Hubungan+Kelembagaan/Lembaga+Internasional/